reformasi intelijen indonesia Secrets
reformasi intelijen indonesia Secrets
Blog Article
Intelligence as the “to start with line of struggle” necessitates adaptation towards the moments and threats. The orientation in institutional development is on the development that synergizes five features; democracy as well as the principles with the rule of regulation, professionalism, adaptation to technological developments, the opportunity to go through contemporary threats, and transformation of your capabilities furnished by the condition to acquire most effects.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen fashionable, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
Indonesia perlu membuat lembaga kontra intelijen. Aktivitas intelijen dari negara asing di Indonesia diduga sangat aktif. Hal ini sangat rawan dan menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan bangsa Indonesia.
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Reformasi Intelijen di Indonesia merupakan suatu langkah strategis untuk menata organisasi intelijen. Dengan reformasi intelijen diharapkan pendadakan startegis yang telah terjadi tidak terulang, dan ancaman-ancaman pendadakan strategis dapat diantisipasi.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
Dampaknya adalah rahasia intelijen harus dibongkar, walaupun sebenarnya Intelijen Negara sudah dibekali untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan/operasi intelijen.
The civilian-controlled Ministry of Protection proposed to President Soekarno to variety a strategic intelligence Group that has a reformasi intelijen indonesia “civil character,” which didn't arrive beneath the auspices of the military. In July 1946, defense minister Amir Sjarifuddin tried out to produce a “
Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai target musuh, yaitu musuh jarak jauh (
Dinas intelijen Prancis seharusnya dibongkar setelah terjadinya serangkaian serangan teror di Paris, demikian usulan komisi parlemen negara itu.